Hutan, Sang Pemberi Yang Terlupakan

Bagian kesatu : Valuasi Ekonomi Hutan

Suatu kawasan hutan  sangat dapat dipandang berbeda oleh berbagai macam kelompok manusia. Para pecinta alam, pemerhati lingkungan, masyarakat adat akan memandang sebagai suatu sumber penghidupan yang bisa dimanfaatkan tanpa harus mengalihfungsikannya. Berbeda dengan kelompok tersebut, misal para pengusaha sangat mungkin melihatnya sebagai potensi yang jauh lebih memberikan nilai ekonomi apabila dikonversi menjadi resort, villa, ataupun dijadikan sumber ekonomi lainnya. Faktanya, nilai ekonomi alih fungsi hutan dipandang jauh lebih besar daripada dengan memanfaatkan hutan tanpa mengalihfungsikannya. Dalam mengkalkulasi manfaat ekonomi alih fungsi hutan, kita tidak bisa menafikan begitu saja manfaat ekologi dari hutan. Hutan memiliki manfaat yang nyata (tangible) seperti kayu, tumbuhan obat, biomassa, rekreasi, dan sebagainya, dan manfaat intangible seperti fungsi hidrologis, asimiliator karbon, dan sebagainya. Manfaat dari hutan dapat dikuantifikasikan ke dalam nilai ekonomi melalui pendekatan valuasi ekonomi. Valuasi ekonomi adalah suatu upaya untuk memberi nilai kuantitatif terhadap barang (good) dan jasa (service) yang dihasilkan oleh sumberdaya alam dan lingkungan, baik atas dasar nilai pasar (market value) maupun nilai non pasar (non market value) (Barbier et al, 1997).  Nilai ekonomi yang dapat dihitung antara lain nilai ekonomi pohon, nilai ekonomi perlindungan air, nilai ekonomi pencegah banjir, nilai ekonomi karbon, nilai ekonomi pengaturan iklim, nilai ekonomi biomassa, nilai ekonomi wisata/pemandangan alam, nilai ekonomi keberadaan (keberadaannya dinilai sangat diperlukan), dan sebagainya. Sebagai contoh betapa besarnya nilai ekonomi dari satu manfaat hutan dapat dilihat dari fungsi hutan sebagai penyerap karbon. Indeks penyerapan karbon menurut Brown and Pierce (1994) adalah sebesar 0.90 x 194 =174,6 ton/ha/thn. Misal terdapat suatu kawasan hutan seluas 100 ha, maka nilai ekonomi karbon dari hutan tersebut : luas x indeks penyerapan karbon x harga karbon = 100 ha x 174,6 ton/ha/thn x Rp 171.600,- = Rp 2.996.136.000,- .(harga karbon rata – rata tahun 2015 sebesar US $ 13,20; kurs saat ini US $ 1= Rp 13.000,-). Artinya apabila hutan seluas 100 ha tersebut hilang maka diperlukan biaya sebesar Rp 2.996.136.000,- per tahun untuk menyerap karbon di udara. Nilai yang diperoleh tersebut baru dari satu komponen, apabila seluruhnya dihitung maka nilai ekonomi total hutan akan jauh lebih tinggi daripada manfaat ekonomi hasil konversi hutan. Bandingkan manfaat ekonomi eksploitasi hutan dengan eksternalitas ditimbulkannya : dengan bertambahnya suhu udara satu derajat celcius saja berapa banyak biaya dan energi yang harus dikeluarkan agar udara tetap sejuk; berapa banyak biaya penanggulangan pasca banjir dan bencana alam di luar korban jiwa manusia; berapa banyak kerugian akibat kekeringan, dan berapa banyak biaya yang dikeluarkan akibat berbagai dampak negatif lainnya. Sayangnya valuasi ekonomi hutan dan lingkungan ini lebih sering diabaikan para aktor pembangunan dalam menganalisis investasi. Investasi lebih menitikberatkan perhitungan IRR, BCR, dan NPV untuk menghindarkan pemodal dari kerugian ekonomi tanpa memperhatikan eskternalitas lingkungan. Padahal penilaian ekonomi terhadap hutan dan lingkungan perlu dilakukan untuk menggambarkan pentingnya hutan dan lingkungan dalam mengurangi kerugian lingkungan akibat pembangunan.

Bagian kedua : Hutan dan Politik

Peribahasan Bahasa Sunda : “Leuweung ruksak, cai beak, manusa balangsak”  Kalimat tersebut  artinya apabila hutan rusak, maka air akan habis sehingga menyebabkan kesengsaraan bagi manusia. Peribahasa tersebut menegaskan bahwa manusia harus memelihara hutan. Memandang Hutan tidak hanya sebagai objek yang dimanfaatkan untuk kepentingan manusia tetapi juga sebagai subjek yang harus dijaga dan dipelihara agar tetap memberikan manfaat bagi kehidupan. Hutan merupakan mesin tercanggih dan tersempurna yang menyediakan segala kebutuhan makhluk hidup : oksigen, air, iklim, makanan, keindahan, dan berbagai manfaat lainnya. Pengetahuan dan peradaban manusia semakin berkembang, tentunya pengetahuan dan pemahaman manusia saat ini mengenai “apa itu hutan ?” melampaui para pendahulunya. Namun kearifan dan kebijaksanaan saat ini yang (mungkin) luntur atau bahkan hilang dalam memperlakukan hutan sebagai subjek kehidupan. Atas nama pembangunan dan investasi serta guna memenuhi segala bentuk kebutuhan manusia, hutan dirudapaksa berubah wujud untuk memenuhi hasrat tersebut. Berdasarkan hitungan ekonomi, melestarikan hutan dirasakan seperti melakukan pemeliharaan pada barang yang tidak produktif. Sebaliknya mengkonversi hutan menjadi berbagai sarana ekonomi dirasakan seperti menyediakan modal atau menyediakan alat untuk berproduksi. Seperti disebutkan pada bagian pertama : pembangunan lebih mengutamakan perhitungan manfaat ekonomi dari eksploitasi hutan dan lingkungan daripada menghitung valuasi ekonominya. Paradigma seperti ini terdapat (hampir) di setiap wilayah administrasi di republik ini. Hutan dan pelestariannya tidak menjadi isu seksi yang diperjuangkan dalam pembangunan suatu daerah. Masalah kemajuan fisik, peningkatan pendapatan, penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi jauh lebih menjual untuk diperdagangkan dan memang masyarakat memandangnya seperti itu. Kita lupa bahwa hutanlah yang mengatur sirkulasi air, menjaga iklim, menyediakan oksigen, menyediakan plasma nutfah, dan berbagai hal yang dibutuhkan untuk aktivitas seluruh makhluk hidup. Berbagai bencana alam, seperti banjir, longsor, dan kekeringan yang dahsyat terjadi karena terganggunya ekosistem hutan. Tidak usah disebutkan di mana dan bagaimana bencana itu terjadi, cukup tanya Mbah Google saja maka akan dengan mudah kita lihat betapa mengerikannya dampak dari bencana tersebut. Belum lagi saling hujat dan saling menyalahkan antar kelompok mengenai penyebab bencana tersebut. Ketika semua bereforia dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, mereka semua lupa atau melupakan diri, sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali yang menyinggung betapa pentingnya hutan bagi kehidupan. Sebagian besar calon kepala daerah tidak menjadikan hutan sebagai dagangan utama yang harus dibeli oleh calon pemilih, sebaliknya calon pemilihpun tidak mempertanyakan keberadaan hutan sebagai dagangan utama. Semua sibuk bertanya, sibuk berharap apa yang bisa diberikan para calon pemimpin untuk kehidupan, bagaimana agar pendapatan meningkat, bagaimana agar mudah memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan, bagaimana agar mudah bermobilisasi antar wilayah, dan sebagainya – dan sebagainya. Hal tersebut memang manusiawi dan merupakan fitrah manusia. Namun ketika semua hal tersebut harus melupakan hutan tentunya bukan hal yang bijaksana kalau tidak mau dikatakan sebagai sesuatu yang tidak beradab terhadap alam. Kapankah isu pembangunan berbasis pelestarian hutan dan lingkungan benar – benar menjadi prioritas utama ? Tak ada kata terlambat namun segera harus dilakukan karena bencana alam akibat kerusakan hutan dan lingkungan semakin sering terjadi dan seperti telah menjadi “agenda rutin”.

Bagian Ketiga : “Politik Hutan”

Definisi hutan menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan statusnya, menurut UU Kehutanan hutan tediri atas (1) hutan negara : hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan negara dapat berupa hutan adat, yakni hutan negara yang berada di wilayah masyarakat hukum adat; dan (2) hutan rakyat : hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 35/PUU-X/2012 menghilangkan frasa negara pada pengertian hutan adat sehingga terjadi penambahan status hutan, yakni (3) hutan adat : hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat. Berdasarkan fungsinya, hutan dikategorikan sebagai (1) hutan produksi : kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan; (2) hutan lindung : kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah; dan (3) hutan konservasi : kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Pemerintah, dalam hal ini Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, menetapkan kawasan hutan sesuai fungsinya. Artinya bisa menetapkan suatu kawasan hutan menurut statusnya sebagai hutan lindung, hutan konservasi, atau hutan produksi. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Untuk kepentingan tertentu, peruntukan dan fungsi dari kawasan hutan tersebut dapat diubah oleh pemerintah didasarkan pada hasil penelitian terpadu. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung dengan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan juga dapat terjadi sebagai akibat dari evaluasi dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Atas nama pembangunan dan demi mewadahi alih fungsi lahan yang telah terjadi, seringkali terjadi perubahan kawasan – kawasan lindung menjadi kawasan budidaya, yakni wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Selain itu, banyak lahan hutan yang dialihfungsikan menjadi kawasan budidaya karena RTRW dirasa telah memenuhi amanat UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengamanatkan bahwa dalam rangka pelestarian lingkungan, pada rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai. Merasa “rugi secara ekonomi” apabila kawasan hutan melebihi luasan minimal 30 (tiga puluh) persen padahal sebenarnya bisa jadi terdapat beberapa lahan hutan yang tidak layak untuk dialihfungsikan menjadi kawasan budidaya. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi kewenangan pengelolaan hutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang berkaitan dengan kawasan hutan. Secara garis besar (1) Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan atas kawasan hutan, yaitu pada tingkat perencanaan, perizinan, implementasi pengelolaan, dan pengawasan serta pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS); (2) pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan pelaksanaan tata hutan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada pengelolaan kesatuan hutan konservasi (KPHK), pemanfaatan hutan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi, perlindungan dan pemanfaatan taman hutan rakyat (tahura), perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dlindungi sampai dengan pelaksanaan pengelolaan DAS lintas kabupaten/kota; (3) pemerintah daerah kabupaten/kota diberi kewenangan dalam pengelolaan tahura. Pada tingkat pemerintahan daerah kabupaten/kota, sepertinya kewenangan di bidang kehutanan hanya pengelolaan tahura. Sejatinya pemerintah daerah kabupaten/kota turut berperan dalam pengaturan penetapan dan/atau pengalihfungsian hutan. Dalam penyusunan RTRW, pemerintah daerah kabupaten/kota mengusulkan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung dan/atau perubahan fungsi kawasan hutan lindung. Konsep pembangunan berwawasan lingkungan bukan merupakan hal yang baru. Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan hidup generasi masa kini dan generasi mendatang. Pembangunan tidak hanya diorientasikan untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi juga harus mencapai tujuan ekologis. Sony Keraf menyatakan pembangunan berkelanjutan adalah mensinkronkan, mengintegrasikan, dan memberi bobot yang sama bagi tiga aspek utama pembangunan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial – budaya, dan aspek lingkungan hidup. Diperlukan keteguhan hati dalam menjalankan paradigma pembangunan tersebut. Selama ini para aktor pembangunan selalu menghitung “keuntungan” dari suatu pemanfataan lingkungan hidup dan hutan, sudah saatnya untuk teguh menerapkan prinsip “keberlanjutan” dalam pembangunan dengan menjaga eksistensi lingkungan hidup dan hutan. Kembali meneladani kearifan lokal para leluhur dalam berinteraksi dengan alam. Berharap kedepan, pelestarian hutan dan kawasan hutan menjadi dagangan politik yang begitu seksi dan eksotis. Semua memburunya dan menginginkannya karena sadar terhadap pentingnya fungsi hutan bagi kehidupan. Ketika seorang calon pemimpin (daerah) tidak menjadikan hutan sebagai isu politiknya maka dia sedang merencanakan untuk kalah. Dan ketika seorang pemimpin (daerah) tidak menjadikan hutan sebagai prioritas pembangunan maka dia merencanakan untuk menghancurkan karirnya. Saat ini kita mengenal politik uang, dimana uang bisa mengarahkan pemilih untuk memilih calon yang memberi uang. Meminjam istilah politik uang, semoga dikenal juga “politik hutan”, pemilih akan memilih calon pemimpin yang menjadikan hutan sebagai isu utama pembangunan. Kita masih bisa meneguk segarnya air, masih bisa menyeruput secangkir kopi dan masih bisa meminum segelas susu putih. Karena hutan masih sanggup menyediakannya untuk kita.  Ingatlah jangan sampai kita membiarkan hilangnya kekuatan hutan  sebagai sang pemberi. (Dindin Sajidin) ***
Terima Kasih Untuk Berbagi
  • 75
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    75
    Shares
  • 75
    Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *