Lunturnya Kepercayaan Publik Kepada Lembaga Legislatif

POLITIK

DPRD sebagai salah sartu lembaga yang memiliki integritas untuk memutuskan dan menghasilkan kebijakan publik hendaknya secara sungguh–sungguh memperhatikan aspirasi masyarakat, sebelum mengambil atau memutuskan suatu kebijakan, dengan demikian kebijakan publik yang dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat banyak. Kebijakan publik yang terbaik adalah kebijakan yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing, dan bukan semakin menjerumuskan kedalam pola ketergantungan (Nugroho, 2014: 183).

Negara akan menjadi kuat apabila kebijakan publiknya tidak rapuh, seperti kita ketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daerah-daerah otonom, oleh karena itu kebijakan publik yang dihasilkan DPRD haruslah kebijakan yang tidak mudah rapuh (kuat), sehingga menjadi penyangga bagi kebijakan negara, dengan demikian diperlukan kinerja DPRD yang berkualitas.

Ada beberapa opini yang menyebabkan masyarakat tidak percaya ke lembaga legislatif, yaitu :

(1)Lembaga legislatif gagal memenuhi ekspetasi publik ;

(2) Sebagai institusi yang memiliki mandat mewakili kepentingan warga ,justru lembaga legislatif sering dinilai lebih memikirkan kepentingan para anggotanya dibandingkan memikirkan kepentingan warga yang diwakilinya ; dan

(3) Ketidakpuasan publik terhadap lembaga legislatif cenderung sangat tinggi.karena anggota lembaga legislatif dipilih melalui sebuah Pemilu yang relatif demokratis tetapi berdasarkan money politic dan menghabiskan biaya yang sangat besar ternyata tidak memperoleh kepercayaan dari warga dan pemangku kepentingan lainnya.

Opini tersebut sesuai dengan pendapat Hanta Yudha Analis “Politic The Indonesian Institute” (www. kompas.com, 2 September 2014) yang menyatakan bahwa :

(1) Merosotnya citra lembaga legislatif merupakan potret kegagalan parpol;

(2)Rendahnya kualitas dan produktivitas lembaga legislatif merupakan tanggungjawab partai sebab semua anggota lembaga legislatif diseleksi melalui mekanisme partai;

(3)Penyimpangan (malafungsi) partai berpengaruh terhadap kualitas dan produktivitas para wakil rakyat.

Pada umumnya, ada lima potret malafungsi partai yang menyebabkan rendahnya kinerja lembaga legislatif yaitu:

(1) Akibat rapuhnya sistem perekrutan dan penjaringan calon anggota legislatif;

(2) Dampak ketidakjelasan sumber pemasukan keuangan partai;

(3) Efek disfungsi aspirasi dan artikulasi partai;

(4) Implikasi dari macetnya fungsi pendidikan politik; serta

(5) Kekeliruan sistem komunikasi politik partai dalam kampanye. Fenomena lima potret malafungsi Partai Politik mengindikasikan ada yang keliru dengan sistem penjaringan calon anggota legislatif berdasarkan praktik politik uang, terutama kepada para pemilih.

Secara teoritis fenomena banyaknya anggota lembaga legislatif,yang melanggar standar normatif diduga adanya beberapa faktor utama yaitu:

(1) Wawasan dan kemampuan anggota lembaga legislatif yang belum optimal;

(2) Rendahnya moral politik dan ideologi ;

(3) Lemahnya penegakan hukum; serta

(4) Tidak adanya sosial kontrol masyarakat yang ketat. Adanya keempat faktor utama tersebut,merupakan gambaran gagalnya pendidikan politik bangsa dan rendahnya karakter bangsa.

Disisi lain dalam era globalisasi saat ini, yang penuh dengan tantangan dan persaingan, telah menuntut adanya sikap profesionalisme disegala aspek kehidupan. Dalam keadaan seperti ini setiap organisasi baik di supra struktur politik maupun di infra struktur politik dituntut untuk memberikan pelayanan kepada publik secara professional dan bertanggung jawab. Secara teoritis sikap yang bertanggung-jawab sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang memiliki korelasi dengan latar belakang pendidikan, motivasi, komunikasi, perilaku budaya organisasi serta partisipasi masyarakat yang konstruktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adanya tuntutan peningkatan sikap professionalisme kader politik tersebut, Pemerintah telah menetapkan Undang undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik memuat ketentuan sebagai berikut : (3a) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat. (3b) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan: a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Undang undang Partai Politik tersebut,menunjukan strategisnya fungsi pendidikan politik oleh partai politik untuk pengembangan kwalitas sumber daya manusianya termasuk kadernya yang menjadi anggota lembaga legislatif.Pengembangan kapasitas (capacity building program) kader politik diperlukan untuk meningkatkan peran, tugas pokok dan fungsinya dalam bidang legislasi, budegting dan pengawasan.Program ini harus berkelanjutan guna meningkatkan kompetensi dan ketrampilannya yang berkaitan dengan kemampuan menyusun kebijakan atau produk hukum, komunikasi efektif, strategi membangun jejaring kerja dan partisipasi publik, dan lain-lain.

Ketidak mampuan partai politik dalam peningkatan kapasitas dan pengembangan wawasan kadernya yang terpilih menjadi anggota lembaga legislatif mengkondisikan rendahnya moral dan tanggung jawab politik dalam menjalankan tugasnya sehingga melanggar kaidah kaidah tata etika dan norma kedisiplinan dan cenderung menurunkan kredibilitas.

Abdal (2012) dalam www.garut-express.com mengatakan bahwa kinerja anggota lembaga legislatif saat ini mendapat sorotan yang sangat tajam dari masyarakat seiring dengan terbukanya kran demokratisasi dalam pilar reformasi yang terjadi di Indonesia, sehingga banyak ekspektasi masyarakat yang digantungkan pada anggota lembaga legislatif . Kenyataannya muncul fenomena penyelewengan dana APBD atau yang lebih dikenal dengan istilah “APBD gate” yang menunjukan buruknya kinerja anggota lembaga legislatif di berbagai daerah dan sekaligus penghianatan terhadap amanat rakyat.

Dalam hal rendahnya kinerja anggota lembaga legislatif , Alamsyah & Muslim (2011: 2) menyatakan bahwa ada dua penyebab buruknya kinerja lembaga legislatif yaitu (1) sistem Pemilu dan (2) struktur organisasi dan aturan main di lembaga legislatif. Sistem Pemilu proporsional daftar yang digunakan selama ini menyebabkan ketidakjelasan hubungan antara pemilih (konstituen) dengan yang dipilih (wakil rakyat). Dalam sistem tersebut pimpinan dan pengurus parpol memiliki otoritas yang besar untuk menentukan calon wakil rakyat. Karena besarnya pengaruh partai politik maka anggota lembaga legislatif lebih banyak melayani kepentingan partai dan dirinya, daripada kepentingan rakyat.

Alhasil masyarakat merasa belum puas atas kinerja DPRD yang menjadi wakilnya di parlemen.

H. DUDI SUPARDI, S.T., M.M.

Lahir di Bandung, 29 Agustus 1961. Penulis adalah Anggota DPRD Kabupaten Sumedang (2014-2024). Saat ini sedang menyelesaikan Studi pada Program Doktor (S3) di UNPAS Bandung.

Menyalinkode AMP

Tinggalkan Balasan