Membangun Budaya Kerja DPRD Yang Baik

POLITIK

Keberhasilan suatu pekerjaan, berakar pada nilai-nilai yang dimiliki dan perilaku yang menjadi kebiasaannya. Nilai-nilai tersebut bermula dari adat kebiasaan, agama, norma dan kaidah yang menjadi keyakinannya yang merupakan kebiasaan dalam perilaku kerja atau organisasi. Suatu kebiasaan tersebut dinamakan budaya. Oleh karena budaya yang dikaitkan dengan mutu atau kualitas kerja, maka dinamakan budaya kerja.

Menurut Nawawi (2013) budaya kerja merupakan:
Kebiasaan yang dilakukan berulang ulang oleh pegawai dalam suatu organisasi, pelanggaraan terhadap kebiasaan ini memang tidak ada sangsi tegas, namun dari pelaku organisasi secara moral telah menyepakati bahwa kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang harus ditaati dalam rangka pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan.”

Pada buku “Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara”, yang diterbitkan oleh Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (2002:15), budaya kerja adalah cara pandang seseorang dalam memberi makna terhadap kerja. Dengan demikian, budaya kerja merupakan cara pandang seseorang terhadap bidang yang ditekuninya dan prinsip prinsip moral yang dimiliki, yang menumbuhkan keyakinan yang kuat atas dasar nilai nilai yang diyakini, memiliki semangat yang tinggi dan bersungguh sungguh untuk mewujudkan prestasi terbaik.

Kemudian menurut Nawawi (2013), budaya kerja adalah kebiasaan yang dilakukan berulang ulang oleh pegawai dalam suatu organisasi, pelanggaraan terhadap kebiasaan ini memang tidak ada sanksi tegas, namun dari pelaku organisasi secara moral telah menyepakati bahwa kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang harus ditaati dalam rangka pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan. dari uraian di atas bahwa, budaya kerja merupakan falsafah sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan kekuatan pendorong yang dimiliki bersama oleh setiap individu dalam lingkungan kerja suatu organisasi.

Terbentuknya Budaya Kerja

Budaya kerja berbeda antara organisasi satu dengan yang lainnya, hal itu dikarenakan landasan dan sikap perilaku yang dicerminkan oleh setiap orang dalam organisasi berbeda. Budaya kerja yang terbentuk secara positif akan bermanfaat karena setiap anggota dalam suatu organisasi membutuhkan sumbang saran, pendapat bahkan kritik yang bersifat membangun dari ruang lingkup pekerjaaannya demi kemajuan di lembaga tersebut.

Namun budaya kerja akan berakibat buruk jika pegawai dalam suatu organisasi mengeluarkan pendapat yang berbeda hal itu dikarenakan adanya perbedaan setiap individu dalam mengeluarkan pendapat, tenaga dan pikirannya, karena setiap individu mempunyai kemampuan dan keahliannya sesuai bidangnya masing masing.

Jika ingin memperbaiki budaya kerja agar menjadi lebih baik membutuhkan waktu bertahun tahun untuk merubahnya, maka itu perlu adanya pembenahan. Pembenahan yang dimulai dari sikap dan tingkah laku pemimpinnya kemudian diikuti para bawahannya, terbentuknya budaya kerja diawali tingkat kesadaran pemimpin atau pejabat yang ditunjuk dimana besarnya hubungan antara pemimpin dengan bawahannya sehingga akan menentukan suatu cara tersendiri apa yang dijalankan dalam perangkat satuan kerja atau organisasi.

Unsur-unsur Budaya Kerja

Unsur-unsur budaya kerja menurut Ndraha (2012:209), yaitu :

  1. Anggapan dasar tentang kerja
    Pendirian atau anggapan dasar atau kepercayaan dasar tentang kerja, terbentuknya melalui konstruksi pemikiran silogistik. Premisnya adalah pengalaman hidup empiris, dan kesimpulan.
  2. Sikap terhadap pekerjaan ; Manusia menunjukkan berbagai sikap terhadap kerja. Sikap adalah kecenderungan jiwa terhadap sesuatu. Kecenderungan itu berkisar antara menerima sepenuhnya atau menolak sekeras kerasnya.
  3. Perilaku ketika bekerja
    Dan sikap terhadap bekerja, lahir perilaku ketika bekerja. Perilaku menunjukkan bagaimana seseorang bekerja.
  4. Lingkungan kerja dan alat kerja
    Dalam lingkungan, manusia membangun lingkungan kerja yang nyaman dan menggunakan alat (teknologi) agar ia bekerja efektif, efisien dan produktif.
  5. Etos kerja
    Istilah etos diartikan sebagai watak atau semangat fundamental budaya, berbagai ungkapan yang menunjukkan kepercayaan, kebiasaan, atau perilaku suatu kelompok masyarakat. Jadi etos berkaitan erat dengan budaya kerja.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Budaya Kerja

Budaya kerja dalam organisasi memiliki faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah :

  1. Perilaku pemimpin yaitu tindakan nyata dari seorang pemimpin biasanya akan menjadi cermin penting bagi para pegawai.
  2. Seleksi para pekerja dengan menempatkan pegawai yang tepat dalam kedudukan yang tepat, akan menumbuhkembangkan rasa memiliki dari para pegawai.
  3. Budaya organisasi adalah setiap organisasi memiliki budaya kerja yang dibangun.
  4. Budaya luar, didalam suatu organisasi, budaya dapat dikatakan lebih dipengaruhi oleh komunitas budaya luar yang mengelilinginya.
  5. Menyusun misi perusahaan dengan jelas, dengan memahami misi organisasi secara jelas maka akan diketahui secara utuh dan jelas sesuatu pekejaan yang seharusnya dilakukan oleh para pegawai.
  6. Mengedepankan misi perusahaan, jika tujuan suatu organisasi sudah ditetapkan, setiap pemimpin harus dapat memastikan bahwa misi tersebut harus berjalan.
  7. Keteladanan pemimpin, pemimpin harus dapat memberi contoh budaya semangat kerja kepada para bawahannya.
  8. Proses pembelajaran, pembelajaran pegawai harus tetap berlanjut. Untuk menghasilkan budaya kerja yang sesuai, para pegawai membutuhkan pengembangan keahlian dan pengetahuan.
  9. Motivasi, pekerja membutuhkan dorongan untuk turut memecahkan masalah organisasi lebih inovatif.

Dengan demikian pemimpin dapat mengembangkan budaya kerja yang adil melalui peningkatan daya pikir pegawai dalam memecahkan masalah yang ada secara efektif dan efisien.

Pendekatan-pendekatan Budaya Kerja

Budaya kerja memiliki dua pendekatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Pendekatan pertama adalah pendekatan tindakan manajemen puncak dan pendekatan yang kedua adalah proses sosialisasi.

Menyalinkode AMP
  1. Tindakan manajemen puncak
    a. Apa yang dikatakan manajemen puncak akan menjadi panutan karyawan.
    b. Bagaimana manajemen puncak berperilaku akan menunjukkan karyawan bersikap dalam berkomunikasi dan berprestasi untuk mencapai standar kinerja perusahaan.
    c. Bagaimana manajemen puncak menegakkan norma-norma kerja akan menumbuhkan integritas dan komitmen karyawan yang tinggi.
    d. Imbalan dan hukuman yang diberikan manajemen puncak akan memacu karyawan untuk meningkatkan semangat dan disiplin kerja.
  2. Proses sosialisasi
    Proses sosialisasi dilakukan dalam bentuk advokasi bagi karyawan baru untuk penyesuaian diri dengan budaya organisasi. Sosialisasi dilakukan ketika mereka sedang dalam tahap penyeleksian atau prakedatangan. Tiap calon karyawan mengikuti pembelajaran sebelum diterima. Setelah diterima para karyawan baru melihat kondisi organisasi sebenarnya dan menganalisis harapankenyataan, antara lain lewat proses orientasi kerja. Pada tahap ini para karyawan berada dalam tahap “perjuangan” untuk menentukan keputusan apakah sudah siap menjadi anggota sistem sosial perusahaan, ragu-ragu ataukah mengundurkan diri. Ketika karyawan sudah memutuskan untuk terus bekerja, namun proses perubahan relatif masih membutuhkan waktu yang lama maka tiap karyawan perlu difasilitasi dengan pelatihan dan pengembangan diri secara terencana. Dalam hal ini, karyawan harus membuktikan kemampuan diri dalam penguasaan keterampilan kerja yang disesuaikan dengan peran dan nilai serta norma yang berlaku dalam kelompok kerjanya sampai mencapai tahap metamorfosis.

Dimensi Budaya Kerja

Budaya kerja berpijak dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa atau masyarakat Indonesia yang diolah sedemikian rupa menjadi nilai-nilai baru yang akan menjadi sikap dan perilaku manajemen yang diharapkan dalam upaya menghadapi tantangan baru. Budaya kerja tidak akan muncul begitu saja, akan tetapi harus diupayakan dengan sungguh-sungguh melalui proses yang terkendali dengan melibatkan semua sumber daya manusia dalam seperangkat sistem, alat-alat dan teknik-teknik pendukung.

Menurut Ndraha (2012:216), budaya kerja dapat dibagi menjadi beberapa unsur, yaitu:

  1. Sikap dengan pekerjaan, yakni kesukaan akan kerja dibandingkan dengan kegiatan lain, seperti bersantai, atau semata-mata memperoleh kepuasan dari kesibukan pekerjaannya sendiri, atau merasa terpaksa melakukan sesuatu hanya untuk kelangsungan hidupnya.
  2. Perilaku pada waktu bekerja, seperti rajin, berdedikasi, bertanggung jawab, berhati-hati, teliti, cermat, kemauan yang kuat untuk mempelajari tugas dan kewajibannya, suka membantu sesama pegawai, atau sebaliknya.

Indikator yang mempengaruhi sikap karyawan terhadap pekerjaannya menurut Schein (2010:230), adalah:

  1. Mau menerima arahan pimpinan;
  2. Senang menerima tanggung jawab kerja;
  3. Kerja sebagai ibadah;
  4. Melaksanakan pekerjaan sesuai tugas;
  5. Dapat mengatasi kendala kerja; dan
  6. Dapat menyusun laporan kerja.

Berdasarkan dua unsur menurut Ndraha (2012) pada hakekatnya budaya kerja merupakan bentuk atau cara individu maupun kelompok dalam mengaktualisasikan diri. Dimana bekerja merupakan bentuk nyata dari nilai, kepercayaan dan pemahaman yang dianut dan dapat menjadi motivasi untuk menghasilkan kinerja atau karya yang bermutu. Hal tersebut dapat terlihat dari bagaimana sikap kita terhadap pekerjaan maupun perilaku kita pada waktu bekerja.

Budaya Karja DPRD

Lembaga DPRD pada dasarnya tidak memiliki budaya kerja seperti organisasi swasta maupun pemerintah, dalam melaksanakan tugasnya budaya kerja di lembaga DPRD dipandu oleh Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Acara Beracara, oleh karena itu apapun yang dilakukan anggota DPRD dalam bekerja harus patuh dan mengacu pada aturan yang diberlakukan.

Karena DPRD menganut cara kerja kolektif kolegial dimana dalam kepemimpinan kolektif kolegial pimpinan akan melibatkan beberapa orang pimpinan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan dengan mekanisme tertentu, yang ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat atau pemungutan suara dengan mengedepankan semangat keberasamaan oleh karena itu keberadaan pimpinan di lembaga DPRD bukan merupakan manager, akan tetapi lebih mengarah sebagai koordinator.

Di dalam mengeluarkan pendapat atau berbicara anggota DPRD tidak bisa mengatasnamakan pribadi, karena pada dirinya melekat tanggung jawab lembaga, bisa sebagai anggota fraksi, komisi atau alat kelengkapan lain sesuai tugas dan kedudukannya. Oleh karena itu pendapat apapun yang disampaikan atau perbuatan apapun yang dilakukannya memiliki tanggungjawab moral terhadap jabatan yang diembannya. Dalam kesehariannya anggota DPRD lebih mirip seperti selebritis, ucap dan perilakunya akan selalu dipantau oleh konstituen.

Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan melalui musyawarah dan mufakat, namun apabila dalam mufakat, kesepakatan tidak tercapai, maka keputusa akan diambil berdasarkan suara terbanyak. Ada beberapa jenis rapat dalam lingkungan DPRD diantaranya :

  1. Rapat paripurna;
  2. Rapat pimpinan DPRD;
  3. Rapat fraksi;
  4. Rapat konsultasi;
  5. Rapat badan musyawarah;
  6. Rapar komisi;
  7. Rapat gabungan komisi;
  8. Rapat badan anggaran;
  9. Rapat bapemperda;
  10. Rapat badan kehormatan;
  11. Rapat panitia khusus;
  12. Rapat kerja;
  13. Rapat dengar pendapat;
  14. Rapat dengan pendapat umum.

Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi quorum

Dari tatib, kode etik maupun tata cara beracara, untuk mengukur budaya kerja DPRD dapat dikelompokan dalam 6 dimensi antara lain :

  1. Mau menerima arahan pimpinan;
  2. Senang menerima tanggung jawab kerja;
  3. Kerja sebagai ibadah;
  4. Melaksanakan pekerjaan sesuai tugas;
  5. Dapat mengatasi kendala kerja; dan
  6. Dapat menyusun laporan kerja.

Setiap anggota DPRD wajib mematuhi Kode Etik yang telah disusun dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD. Kode Etik sedikitnya memuat ketentuan :

  1. Ketaatan dalam melaksanakan sumpah dan jaji;
  2. Sikap dan perilaku anggota DPRD;
  3. Tatakerja anggota DPRD;
  4. Tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
  5. Tata hubungan antar anggota DPRD;
  6. Tata hubungan antar anggota DPRD dengan pihak lain;
  7. Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
  8. Kewajiban anggota DPRD;
  9. Larangan bagi anggota DPRD;
  10. Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
  11. Sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
  12. Rehabilitasi

Tinggalkan Balasan